Galeri

Puji Tuhan, Indonesia Kurang Diperhatikan

This gallery contains 1 photo.


Sejumlah teman, yang untuk pertimbangan etik tidak saya sebut namanya, melalui diskusi dunia maya, mengeluhkan kenapa Timur Tengah kurang memperhatikan Indonesia. Universitas-universitas di Negara-negara Islam di sana tak satu pun yang memiliki jurusan Asia Tenggara, apalagi tentang Islam Indonesia. Satu-satunya … Baca lebih lanjut

Galeri

Pembatasan Sama Artinya Pelarangan

This gallery contains 2 photos.


PRO KONTRA RPP TEMBAKAU Petani NU: Pembatasan Sama Artinya Pelarangan Temanggung, NU Online – Kalangan petani terus berupaya melakukan perlawanan terhadap UU Kesehatan dan rencana Pemerintah mengesahkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang tembakau. Mereka berpendapat, pembatasan yang direncanakan diberlakukan sama artinya dengan … Baca lebih lanjut

Galeri

Soekarno Institute, Ingatkan HargaiFounding Father


suarasurabaya.net| Sehari menjelang pelaksanaan peringatan Hari Pahlawan 10 November di Surabaya, Rabu (9/11/2011) Soekarno Institute menggelar kegiatan untuk menetapkan Kantor Pos Besar Kebonrojo sebagai bangunan bersejarah. “Ini merupakan satu diantara bentuk penghargaan terhadap Bung Karno yang memang pernah bersekolah ditempat … Baca lebih lanjut

Galeri

Hotpants adalah cara memdedakan Paha Ayam dan Paha Cewek

This gallery contains 7 photos.


ada sebuah kutipan cerita nieh : “Saya heran, mengapa cewek justru lebih agresif menggunakannya. Sedangkan cowok sendiri tidak begitu banyak yang suka memakai celana pendek, apalagi saat keluar rumah atau kost. Padahal kalau dari segi ativitas cowok mungkin lebih mendominasi … Baca lebih lanjut

Tuntut SBY Turun, Mahasiswa PMII Nyaris Jebol Pagar Kantor Dewan Kepanjen


Kamis, 27 Oktober 2011 14:52:24 WIB
Reporter : Brama Yoga Kiswara

Malang (beritajatim.com) – Pagar gedung DPRD Kabupaten Malang nyaris roboh saat puluhan mahasiswa yang tergabung dalam PMII mendemo kantor wakil rakyat, Kamis (27/10/2011) siang ini. Dalam orasinya, mahasiswa mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wakilnya Boediono, turun dari jabatannya karena dianggap gagal dalam memimpin bangsa Indonesia.

“Kami mendesak SBY-Boediono turun dari jabatannya,” ungkap M.Muchlis, salah seorang peserta demo, Kamis (27/10/2011).

Aksi merobohkan pagar gedung DPRD membuat suasana sempat memanas. Pasalnya, puluhan Mahasiswa PMII Kabupaten Malang tersebut, merangsek maju dan mendesak Anggota DPRD setempat, menemui mereka.

“Anggota dewan jangan jadi pengecut. Menemui mahasiswa saja mereka takut. Apalagi menghadapi rakyat,” teriak salah satu pendemo.

Akibat dorongan kuat mahasiswa, aparat keamanan dari Polres Malang yang menjaga pintu masuk sempat kewalahan. Beruntung, kesigapan petugas kepolisian tak membuat mahasiswa berhasil menembus benteng masuk menuju gedung rakyat.

Dalam orasinya, mahasiswa mengecam kepemimpinan SBY-Boediono. Selain membakar sejumlah poster, mahasiswa menuding jika SBY sudah gagal total dalam mengurus bangsa. “Indikasinya jelas. Korupsi makin menggila. Dibawah kepemimpinan SBY, negara Indonesia makin kacau,” tegas Syamsul Arifin, Koordinator Mahasiswa PMII Kabupaten Malang.

Demonstrasi puluhan aktivis PMII terkait peringatan Sumpah Pemuda itu sendiri dimulai dari Masjid Agung Baiturahman Kepanjen. Dari sini, mereka bergerak jalan kaki menuju Kantor Dinpas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) yang jaraknya, hanya 500 meter dari Masjid Agung.

Pada pejabat Dikbud, mahasiswa mendesak agar kualitas pendidikan di Kabupaten Malang diperhatikan dan ditingkatkan. Usai dari Kantor Dikbud, longmarch mahasiswa PMII akhirnya bergerak menuju gedung DPRD Kabupaten Malang. Ratusan aparat kepolisian yang sudah berjaga-jaga sejak pagi, berhasil menahan keinginan mereka untuk masuk kedalam gedung dewan.

Meski perwakilan mahasiswa diperbolehkan masuk, mereka dibuat gigit jari lantaran tidak ada satupun Anggota DPRD yang menemui mereka. Anggota dewan seluruhnya menurut Sekretaris Dewan berada diluar untuk melakukan kunjungan kerja.[yog/but]

sumber : http://www.beritajatim.com/detailnews.php/8/Peristiwa/2011-10-27/115995

Bahasa, Nasionalisme, Kekalahan


Sejarah Indonesia dalam pengertian negara telah melimpah.Pembacaan untuk mengenangkan atau mengimpikan Indonesia menjadi kelumrahan karena zaman modern menghendaki kesadaran negara tumbuh sebagai takdir perubahan.

Penjelmaan negara itu diresmikan dengan paket nasionalisme saat masa kolonialisme. R E Elson (2009) dalam The Idea of Indonesiapun mengisahkan Indonesia dalam utopia negara dan mengabsenkan bahasa. Produksi wacana ini memunculkan konsekuensi seolah bahasa sekadar ornamen dalam geliat nasionalisme untuk “mencipta”Indonesia.

Bahasa ada dalam paket nasionalisme itu kendati kerap menjadi instrumen karena belum memiliki historiografi. Joseph Brodsky dalam sepucuk surat pada penguasa Uni Soviet menulis tantangan saat peraih Nobel Sastra 1987 mesti disingkirkan dari negeri sendiri. Brodsky menulis: “Bahasa jauh lebih tua dan penting ketimbang negara.”Petikan surat ini bisa mengingatkan bahwa mengurusi sejarah bahasa Indonesia adalah keharusan.Penulisan sejarah Indonesia sebagai negara malah mengesankan ada pelupaan atas bahasa.Usia tua bahasa kalah pamor oleh nalar kemodernan.

Ketuaan bahasa Indonesia hampir tersingkirkan dari pewacanaan historis-politis. Hilmar Farid (1996) mengingatkan bahwa pewacanaan bahasa di negeri ini kerap dipahami sebagai hasil nasionalisme.Kesadaran atas bangsa untuk menjelma negara malah jadi penentu kelahiran bahasa Indonesia. Nalar ini kentara mengabaikan kesejarahan bahasa Indonesia.Bangsa menemukan bahasa? Wacana ini tumbuh tanpa dibarengi dengan kerja keras untuk penulisan historiografi bahasa Indonesia.Bahasa pun sekadar termaktub dalam bab kecil atau masuk sebagai catatan kaki.

Nasionalisme

Proyek bahasa dalam sastra abad XIX dan XX mengandung utopia-utopia untuk menjelma embrio nasionalisme.Jejak-jejak bahasa ini tampak kehilangan rumah karena gagasan bangsa mencuat. Produksi buku-buku sastra, koran,atau majalah dengan penggunaan formula awal bahasa Indonesia malah termaknai dalam kerancuan proyek identitas. Kepekaan atas kesejarahan bahasa sebagai pemicu nasionalisme tampak dari studi Benedict Anderson dalam Imagined Communities.

Anderson memberi contoh geliat nasionalisme Jerman. Kapitalisme cetak dan bahasa menjadi bahan- bahan signifikan untuk merevolusikan paham bangsa di kalangan petani dan kebangsaan Jerman di kalangan bugherkota. Kasus ini mirip dengan efek kapitalisme mesin cetak di Hindia Belanda sebagai pemicu dari pemihakan gagasan bangsa dan identitas.Nasionalisme tumbuh dalam buku,pamflet,pidato,koran, atau majalah dengan pertaruhan bahasa. Pemakaian bahasa dalam produksi sastra abad XX telah identik dengan gagasan nasionalisme.

Tulisan-tulisan MuhammadYamin,Roestam Effendi, Mohamad Hatta, SutanTakdir Alisjahbana,atau Sanoesi Pane menjadi proyek identitas dan pematangan nasionalisme kendati ada keterbatasan dalam komunikasi politik.Sastra memberi arti saat paket politik kerap disuarakan dengan bahasa Belanda karena prosedur politik kolonial dan berkah dari model pendidikan ala kolonial. Proyek nasionalisme-bahasa dalam sastra dikuatkan dengan pewacanaan dalam jagat jurnalistik.Kesadaran dan kemauan politik-kultural dalam kerja jurnalistik jadi prolog pelaksanaan Kongres Bahasa Indonesia I di Solo (1938).

Kongres ini merupakan jalan sambungan dari konsensus 1928,tapi memiliki makna kunci karena memicu kemauan membesarkan bahasa Indonesia sebagai bahasa politik,ekonomi,seni,pendidikan, dan kultural.Legitimasi atas pilihan ini dilakukan oleh kalangan politisi modern, intelektual,pengarang,wartawan, dan penguasa tradisional. Petikan dalil dari makalah Sutan Takdir Alisjahbana saat kongres di Solo itu pantas jadi penanda dari relasi bahasa dalam agenda politik-kultural.

Bahasa menentukan kualitas dan jalan nasionalisme (bangsa) melalui cara pikir bahasa dalam kemodernan. Sutan Takdir Alisjahbana mengungkapkan: “Oleh karena bahasa ialah alat keboedajaan jang terpenting dan oleh karena berpikir cara modern bersandar pada bahasa, maka keboedajaan Indonesia jang baroe hanja moengkin toemboeh dengan baik apabila bangsa Indonesia seoemoemnja ataoe sekoerang-koerangnja jang mendjadi pemoeka dalam segala lapangan keboedajaan Indonesia, paham betoel akan bahasa Indonesia.”

Kekalahan

Fragmen-fragmen kesejarahan ini adalah tanda seru untuk kematangan nasionalisme hari ini saat proyek demokrasi luka-luka oleh konstitusi, arogansi komunikasi politik,kebanalan kurikulum pendidikan,kooptasi bahasa global, kesekaratan bahasa etnik,dan pengerasan bahasa oleh kekuasaan.Biografi bahasa Indonesia memang identik dengan kekuasaan,tapi kerap diabaikan sebagai substansi Indonesia.

Soekarno dan Soeharto besar karena bahasa.Kekuasaan mereka hadir melalui bahasa Indonesia.Masa lalu itu digantikan oleh kesibukan mengurusi politik dan kelahiran undang-undang kebahasaan. Bahasa Indonesia mendapati perlindungan politik saat perhatian etik sudah pudar oleh ambisi demokratisasiglobal dan menuruti kemauan pasar dalam konsensus bahasa global.Sastra memang masih jadi rumah bahasa tapi kadang lelah dan dimentahkan oleh proyek politik-ekonomi. Perlindungan politik melalui konstitusi seolah mengabarkan kekalahan telak bahasa Indonesia atas perubahan zaman dan rezim-kapital.

Bahasa Indonesia telah kehilangan rumah-bangsa? Penjelasan historis-utopis dari Benedict Anderson dalam Kuasa-Kata: Jelajah Budaya-Budaya Politik di Indonesia (1990) memberi tanda seru untuk proses menghidupi atau mematikan bahasa Indonesia.Anderson ingin bahasa Indonesia tak sekadar untuk mengekspresikan nasionalisme, aspirasi Indonesia, atau mengungkapkan tradisitradisi Indonesia.Bahasa Indonesia mesti menjadi kekuatan vital dari proses perubahan. 

Bandung Mawardi,
Pengelola Jagat Abjad Solo

http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/438015/

Masih Kokohkah Empat Pilar Bangsa itu..??


Hampir 83 tahun para wakil pemuda Indonesia menyatakan sumpah untuk berbangsa satu, bangsa Indonesia; bertanah air satu,Tanah Air Indonesia; dan menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia.

Demikian juga sudah lebih dari 66 tahun Indonesia merdeka. Ternyata bangsa Indonesia masih belum sepenuhnya terbentuk. Ini dapat dilihat dari masih adanya sebagian elite politik dan penduduk di negeri ini,seperti di tanah Papua,yang ingin melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagian saudarasaudara kita di tanah Papua masih belum merasa menjadi bagian penuh dari negeri ini.

Sejak elite baru Papua pasca-reformasi politik 1998 menginterpretasikan bahwa 1 Desember 1961 adalah hari kemerdekaan Papua, sejak itu setiap menjelang 1 Desember sebagian wilayah Papua selalu memanas.Apa yang terjadi di tanah Papua saat ini adalah pengulangan sejarah setiap tahun, di mana ada gerakan damai untuk merdeka dan kekuatan- kekuatan bersenjata menyatu untuk memanas-manasi situasi agar ”Papua Membara”.

Ini agar masyarakat internasional memberikan perhatian kembali kepada persoalan di wilayah paling timur Indonesia tersebut. Bila gerakan-gerakan itu direspons dengan kekerasan oleh aparat keamanan, baik Polri maupun TNI, benturan demi benturan akan terjadi di wilayah itu. Akibatnya, Papua akan menjadi daerah yang ”panas”, sesuai nama ”Iryan”yang diberikan Marcus Kaisiepo yang bisa berarti ”mentari yang menghalau kabut”, tapi juga bisa berarti ”the hot land atau tanah yang panas”.

Mari kita tengok wilayah paling Barat negeri kita, yaitu Aceh. Gerakan kemerdekaan boleh dikatakan telah dinihilkan dengan adanya Perjanjian Helsinki, 15 Agustus 2005, antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka. Dalam kurun waktu enam tahun Aceh telah berubah dari suatu negeri yang penuh konflik, menjadi negeri yang penuh kedamaian.

Namun, pada masa-masa menjelang pilkada pada November 2011 ini situasi Aceh kembali memanas. Itu dipicu oleh suatu persoalan sepele, yaitu boleh atau tidak seorang calon independen menjadi calon gubernur.Sesuai Undang- Undang Pemerintahan Aceh (UUPA), calon independen hanya dibolehkan pada Pilkada 2006.

Di saat wilayah lain di Indonesia meniru Aceh yang membolehkan adanya calon independen, Mahkamah Konstitusi tampaknya tidak menerapkan aturan yang sama untuk Aceh,mungkin karena khilaf. Para elite politik di Aceh pernah menunggu apakah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan memutuskan untuk menunda pilkada di Aceh hinggapersoalancalonindependen itu diselesaikan.

Ketika Presiden menyatakan tidak ingin mengintervensi politik lokal di Aceh,mulailah satu demi satu partai lokal dan partai nasional di Aceh menyatakan tidak ingin ikut pilkada di Aceh. Sebenarnya soal ini bisa diselesaikan secara baik jika Mahkamah Konstitusi turun tangan. Bagi elite politik Aceh, UUPA bukan sekadar undangundang biasa,melainkan suatu perjanjian politik antara Pemerintah Indonesia dan GAM.

Dulu elite politik Aceh matimatian agar klausul calon independen dapat masuk ke dalam UUPA terkait dengan pilkada provinsi dan kabupaten/kota. Saat itu para calon mantan GAM memang lebih banyak menjadi calon independen atau didukung Partai Aceh yang berafiliasi dengan GAM.

Namun, di saat kini wilayah lain Indonesia membolehkan calon independen untuk pilkada provinsi/kabupaten/ kota,di Aceh malah sebaliknya ingin agar calon partailah yang lebih dikemukakan.Mengapa? Jawabnya adalah para elite yang dulu bagian dari GAM atau Partai Aceh kini malah pecah kongsi dan ingin maju sebagai calon independen.

Jika persoalan ini tidak diselesaikan oleh pemerintah pusat, bukan mustahil Aceh akan membara lagi dan rakyatlah yang menjadi korban dari pertarungan antarelite di Aceh tersebut. Di Maluku, meski gerakan kemerdekaan hampir-hampir tidak ada,konflik antarmasyarakat satu suku tapi beda agama masih saja berlangsung. Kerusuhan di Ambon setelah kematian seorang tukang ojek beberapa waktu lalu menunjukkan betapa isu agama masih amat rentan di Tanah Maluku.

Tampaknya lagu-lagu Maluku yang mengumandangkan Kitong Samua Basudara perlu diperdengarkan kembali, agar ada sentuhan kalbu bahwa mereka bukan saja sesama anak Maluku, melainkan juga sesama anak bangsa Indonesia. Bagaimana pula dengan nasib anak-anak bangsa kita yang tinggal di perbatasan antara Kalimantan Barat dan Sarawak atau Kalimantan Timur dan Sabah?

Dari tahun ke tahun kita selalu disuguhi ributnya para elite di pemerintahan dan DPR soal Malaysia mencaplok sebagian wilayah kita, tapi tidak ada yang meributkan apakah anakanak bangsa di wilayah terdepan Indonesia itu mendapatkan perlakuan yang sama dengan anak-anak bangsa Indonesia lain di wilayah perkotaan?

Sebagai bangsa kita seharusnya malu, mengapa sebagian besar wilayah perbatasan kita bagaikan daerah yang dilupakan, rakyat ditelantarkan untuk mencari hidup sendiri dari belas kasihan negara tetangga kita Malaysia? Nasib yang sama terjadi pada anak-anak bangsa kita yang tinggal di Miangas atau kepulauan perbatasan antara Sulawesi Utara dan Filipina.

Bagaimana pula yang telah bermukim lama di wilayah selatan Filipina? Mereka bagaikan anak-anak bangsa yang tak memiliki kewarganegaraan, yang terlunta-lunta di negeri orang. Wilayah perbatasan antara Papua dan Papua Nugini (PNG) kini agak bernasib baik. Rodaroda ekonomi di perbatasan dengan adanya pasar kaget setiap akhir pekan di perbatasan telah memberi kesempatan kepada anak-anak Indonesia, Papua dan non-Papua, untuk mengadu nasib di perbatasan.

Tapi bagaimana dengan perdagangan ilegal nakoba dan senjata di wilayah itu? Bagaimana pula dengan semakin meningkatnya wilayah perbatasan RI-PNG digunakan sebagai wilayah transit para pengungsi dari wilayah luar Indonesia yang mau ke Australia melalui Merauke dan Kepulauan Torres yang milik Australia?

Perbatasan RI-PNG bukan lagi tempat berlindung bagi Organisasi Papua Merdeka (OPM) untuk melakukan gerakan sporadis melawan TNI atau Polri seperti di masa lalu, melainkan sudah menjadi wilayah yang menarik untuk perdagangan lintas batas, legal atau ilegal, atau tempat jalur penyelundupan manusia ke Australia di luar Jawa Barat, Banten,Lombok,dan Kupang.

Selama ini elite politik di Jakarta selalu ribut mengenai empat pilar bangsa, yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Namun, sadarkah mereka bahwa slogan mengenai itu akan tidak ada maknanya tanpa kita berupaya untuk memahami realitas kehidupan anak-anak bangsa yang jauh dari hirukpikuk politik atau gemerlapnya lampu-lampu di kota-kota metropolitan di Indonesia.

Masihkah kita dapat menyebut diri kita sebagai orang Indonesia kalau sesama anak bangsa saja saling bunuh karena perbedaan suku, agama, atau aliran agama? Masih adakah tempat bagi golongan minoritas agama ataupun nonagama di negeri ini? Mengapa aparat pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan polisi serta TNI malah mendiskriminasikan kelompok-kelompok minoritas agama yang ada di negeri ini?

Masihkah DPR dan pemerintah ingin membuat UU Kerukunan Umat Beragama jika ternyata isinya malah dapat menimbulkan konflik di antara para penganut berbagai agama atau bahkan di antara pemeluk satu agama yang memiliki aliran berbeda di negeri ini?

Bagaimana pula dengan nasib Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri tentang Ahmadiyah atau SKB dua menteri terkait dengan pendirian rumah-rumah ibadah yang isinya ternyata bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 29 dan tambahan ayat pada Pasal 28 hasil amandemen konstitusi yang terkait dengan agama? Jika masih ada diskriminasi terhadap golongan-golongan minoritas di negeri ini, pancangan empat pilar kebangsaan kita tampaknya makin goyah.

Jika para pemuda yang menyerukan satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa itu masih hidup saat ini, mereka pastinya akan menangisi keadaan. Di kala bagian lain dunia makin modern dan pilar kebangsaan mereka makin kuat, pilar-pilar kebangsaan kita malah makin rapuh hanya karena ketamakan kekuasaan dan tak adanya tempat untuk berbagi!

IKRAR NUSA BHAKTI Profesor Riset Bidang Intermestic Affairs LIPI

sumber : http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/438632/

28 Oktober 2011 Bukan Gerakan Main-main atau permainan


28 Oktober 2011 Bukan Gerakan Main-main

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didampingi Wakil Presiden Boediono saat mengumumkan reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid II di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (18/10/2011)

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Desakan untuk melepas jabatan Presiden dan wakilnya semakin deras di kalangan masyarakat. Tidak ada henti-hentinya selama ini, bahkan berbagai elemen masyarakat akan tumpah ruah menyambut moment sumpah pemuda untuk menurunkan sang Presiden RI.

Hal ini terbukti dari berita yang dikabarkan oleh sejumlah elemen masyarakat. Diantarannya yakni Gerakan pemuda, Mahasiswa, Buruh, Seniman dan Budayawan. Bahkan dikabarkan dari berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat saat ini.

Seperti yang di ungkapkan oleh seorang Mahasiswa yang enggan disebutkan namanya, bahwa siang ini mereka (para mahasiswa) akan menggelar Jumpa pers untuk konsolidasi gerakan 28 Oktober Mahasiswa se-Jakarta.

“Siang ini pukul 13.00 di depan gedung YLBHI, Jakarta Pusat, kami akan jumpa pers tentang konsolidasi Mahasiswa dari berbagai Universitas se-Jakarta. Itu untuk gerakan 28 Oktober. Tuntutan kami tetap tegas yaitu turunkan SBY-Boediono,” ujarnya saat ditemui tribunnews.com, saat menyiapkan atribut Konsolidasi di depan kantor YLBHI, Jakarta, (26/10/2011).

Tidak hanya itu, bahkan menurutnya, para mahasiswa ini akan mendirikan Posko Konsolidasi untuk gerakan tersebut mulai hari ini. “Ya kami akan buat posko tersebut. Gerakan ini bukan main-main, mungkin ini menjelang puncak aksi kami untuk menumbangi SBY,” Ujarnya.

Selain para mahasiswa, juga dikabarkan oleh gerakan kaum buruh Indonesia yang masuk dalam barisan KAJS (Komite Aksi Jaminan Sosial) yang dari awal mereka hanya menuntut segera sahkan RUU BPJS, karena kecewa, justru akan menuntut yang lebih ektrem lagi pada 28 Oktober 2011 nanti.

“Jika pada 28 Oktober nanti RUU juga masih gagal disahkan maka KAJS menuntut pertanggungjawaban SBY-Boediono dengan meminta mereka mundur karena gagal memenuhi janji politik untuk mensejahterakah rakyat dan buruh Indonesia,” ujar Said Iqbal, Sekjend KAJS saat dihubungi wartawan, Rabu (26/10).

Senada dengan itu, dari LSM Forum Anti Korupsi juga telah bersiap untuk turun kembali untuk menuntut turunya SBY-Boediono. Menurutnya, SBY dan Boediono telah gagal dalam mengawal reformasi hukum di Indonesia. “Ya kami sedang galang massa untuk 28 Oktober. Tetap untuk rezim yang korup agar tumbang,” ujar Humas FAK, Ema saat hubungi Tribunnews.com, (25/10/2011).

Sementara, tadi malam juga demikian, para seniman dan budayawan menggelar aksi prihatinnya dengan pemimpin bangsa ini. Bahkan mereka menganggap bahwa UUD 1945 sudah diamanden oleh Pengianat Bangsa saat ini.

“UUD 1945 yang sangat mulia untuk bangsa ini telah di amanden sebagaimana rupa oleh para penghianat bangsa, negara ini sudah dijual untuk asing, mari bung rebut kembali,” ujar Anto Baret dalam gelegar orasi puisi musiknya, di Gelanggang Remaja Bulungan, Selasa Malam (25/10/2011).

 

Penulis: Edwin Firdaus  |  Editor: Johnson Simanjuntak

MENYONGSONG SUMPAH PEMUDA INDONESIA


Akhir minggu ini, tanggal 28 Oktober 2011, bangsa Indonesia akan memperingati hari bersejarah Hari Sumpah Pemuda. Peringatan hari bersejarah itu diharapkan mengingatkan kita semua bahwa perjuangan bangsa ini telah dimulai oleh para sesepuh bangsa dengan tekad yang sangat mulia, satu nusa, satu bangsa dan satu bahasa, Indonesia. Pengertian dari tekad itu juga dituangkan dalam mukadimah UUD 1945 yang sangat terkenal bahwa bangsa ini didirikan untuk melindungi dan mencerdaskan kehidupan warganya.
SOEMPAH PEMOEDA
Pertama :
– KAMI POETRA DAN POETRI INDONESIA MENGAKOE BERTOEMPAH DARAH JANG SATOE, TANAH AIR INDONESIA
Kedua :
– KAMI POETRA DAN POETRI INDONESIA, MENGAKOE BERBANGSA JANG SATOE, BANGSA INDONESIA
Ketiga :
– KAMI POETRA DAN POETRI INDONESIA MENGJOENJOENG BAHASA PERSATOEAN, BAHASA INDONESIA
Djakarta, 28 Oktober 1928
Teks Soempah Pemoeda dibacakan pada waktu Kongres Pemoeda yang diadakan di
Waltervreden (sekarang Jakarta) pada tanggal 27 – 28 Oktober 1928 1928.
Panitia Kongres Pemoeda terdiri dari :
Ketua : Soegondo Djojopoespito (PPPI)
Wakil Ketua : R.M. Djoko Marsaid (Jong Java)
Sekretaris : Mohammad Jamin (Jong Sumateranen Bond)
Bendahara : Amir Sjarifuddin (Jong Bataks Bond)
Pembantu I : Djohan Mohammad Tjai (Jong Islamieten Bond)
Pembantu II : R. Katja Soengkana (Pemoeda Indonesia)
Pembantu III : Senduk (Jong Celebes)
Pembantu IV : Johanes Leimena (yong Ambon)
Pembantu V : Rochjani Soe’oed (Pemoeda Kaoem Betawi)
Peserta :
  1. Abdul Muthalib Sangadji
  2. Purnama Wulan
  3. Abdul Rachman
  4. Raden Soeharto
  5. Abu Hanifah
  6. Raden Soekamso
  7. Adnan Kapau Gani
  8. Ramelan
  9. Amir (Dienaren van Indie)
  10. Saerun (Keng Po)
  11. Anta Permana
  12. Sahardjo
  13. Anwari
  14. Sarbini
  15. Arnold Manonutu
  16. Sarmidi Mangunsarkoro
  17. Assaat
  18. Sartono
  19. Bahder Djohan
  20. S.M. Kartosoewirjo
  21. Dali
  22. Setiawan
  23. Darsa
  24. Sigit (Indonesische Studieclub)
  25. Dien Pantouw
  26. Siti Sundari
  27. Djuanda
  28. Sjahpuddin Latif
  29. Dr.Pijper
  30. Sjahrial (Adviseur voor inlandsch Zaken)
  31. Emma Puradiredja
  32. Soejono Djoenoed Poeponegoro
  33. Halim
  34. R.M. Djoko Marsaid
  35. Hamami
  36. Soekamto
  37. Jo Tumbuhan
  38. Soekmono
  39. Joesoepadi
  40. Soekowati (Volksraad)
  41. Jos Masdani
  42. Soemanang
  43. Kadir
  44. Soemarto
  45. Karto Menggolo
  46. Soenario (PAPI & INPO)
  47. Kasman Singodimedjo
  48. Soerjadi
  49. Koentjoro Poerbopranoto
  50. Soewadji Prawirohardjo
  51. Martakusuma
  52. Soewirjo
  53. Masmoen Rasid
  54. Soeworo
  55. Mohammad Ali Hanafiah
  56. Suhara
  57. Mohammad Nazif
  58. Sujono (Volksraad)
  59. Mohammad Roem
  60. Sulaeman
  61. Mohammad Tabrani
  62. Suwarni
  63. Mohammad Tamzil
  64. Tjahija
  65. Muhidin (Pasundan)
  66. Van der Plaas (Pemerintah Belanda)
  67. Mukarno
  68. Wilopo
  69. Muwardi
  70. Wage Rudolf Soepratman
  71. Nona Tumbel
Catatan :
Sebelum pembacaan teks Soempah Pemoeda diperdengarkan lagu”Indonesia Raya”
gubahan W.R. Soepratman dengan gesekan biolanya.
  1. Teks Sumpah Pemuda dibacakan pada tanggal 28 Oktober 1928 bertempat
    di Jalan Kramat Raya nomor 106 Jakarta Pusat sekarang menjadi Museum Sumpah
    Pemuda, pada waktu itu adalah milik dari seorang Tionghoa yang bernama Sie
    Kong Liong.
  2. 2. Golongan Timur Asing Tionghoa yang turut hadir sebagai peninjau
    Kongres Pemuda pada waktu pembacaan teks Sumpah Pemuda ada 4 (empat) orang
    yaitu :
    a. Kwee Thiam Hong
    b. Oey Kay Siang
    c. John Lauw Tjoan Hok
    d. Tjio Djien kwie

SUMBER:

http://budiansantos.blogspot.com/2011/10/soempah-pemoeda-pertama-kami-poetra-dan.html

http://www.haryono.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1769:menyongsong-sumpah-pemuda&catid=1:artikel&Itemid=9